nusakini.com--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tantangan bangsa Indonesia ke depan adalah menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Tugas ini sangatlah tidak ringan. Karenanya, diperlukan usaha serius dan berkesinambungan dalam melakukan hal tersebut oleh semua pihak, tanpa terkecuali terkait jaminan kualitas sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifiaksi Profesi (BNSP). 

“Untuk menciptakan tenga akerja yang terampil semua harus ikut, mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga dunia akademisi atau kampus,” kata Wakil Ketua Komtap Ketenagakerjaan Luar Negeri Kadin Indonesia, Muhammad Nur Hayid saat memberikan pemaparan dalam Forum Harmonisasi yang digelar BNSP di Hotel Park belum lama ini.

Selain itu, lanjut mantan sekretaris dubes RI di Aljazair ini, BNSP yang memang diberikan tugas dan mandat dalam mensertifikasi skill dan kompetensi tenaga kerja Indonesia juga harus lebih serius lagi dalam bekerja dan nengontrol LSP. 

• KBRI Gelar Business Gathering di Bishkek, Kyrgyzstan untuk Tingkatkan Perdagangan Kedua Negara
• INA-LAC Business Network: KADIN Siap Berbisnis dengan Kawasan Amerika Latin dan Karibia
• Kadin Siap Stabilkan Harga Minyak Goreng
• Menaker Minta KADIN Terapkan Struktur dan Skala Upah
• Bakal Dihadiri Jokowi, Group Same Hotels Indonesia Siap Sukseskan Munas Kadin Di Kendari

“Dengan mandat dari Undang-Undang dalam memastikan keahlian dan kompetensi tenaga kerja kita, BNSP harus sungguh-sungguh dalam melakukan sertifikasi, jangan sampai ada orang yang tak kompeten tetapi tetap diberikan sertifikat kompetensi,” tegas dia. 

Agar kedepan berjalan baik, Gus Hayid begitu biasa disapa meminta adanya kontrol yang ketat bagi para tenaga kerja dalam mendapatkan sertifikasi. Salah satunya dengan di bareng perbaikan sistem dan transparansi. 

“Perlu kontrol ketat dan peningkatan kinerja dan layanan yang exelent oleh staf dan anggota BNSP kepada masyarakat yang membutuhkan sertifikat kompetensi. Selanjutnya BNSP juga harus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kinerja LSP yang sudah mendapatkan lisensi BNSP,” ucap lelaki yang juga bekerja di Kemnaker RI sebagai Staf Menaker ini. 

Menurutnya, dengan kontrol yang baik kepada LSP dalam melakukan uji kompetensi dan sesuai dengan SKKNI, KKNI yang dirumuskan semua pihak dengan melibatkan kerja bersama dalam tripple helix diharapkan akan menghasilkan output tenaga kerja Indonesia yang betul – betul kompeten. Apalagi juga sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan BNSP yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi serta perbaikan pelayanan kepada pencari sertifikat kompetensi. 

“Maka saya yakin dunia industri akan dengan senang hati menggunakan tenaga kerja yang bersertifikat BNSP, Sebab jaminan mutu kompetensinya sudah ada,” tutup Gus Hayid yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) ini. (p/ab)